SISTEM INFORMASI PELAPORAN PEMROSESAN IMB STUDI KASUS PADA DINAS TATA RUANG TATA BANGUNAN KOTA MEDAN

Isi Artikel Utama

Yoshida Sary

Abstrak

Pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat kini tidak terlepas dengan bantuan teknologi khususnya pada pelayanan perijinan. Hal ini sangat penting mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi sehingga dibutuhkan layanan yang efektif dan efisien. Pengurusan perijinan harus melalui prosedur tertentu yang harus dijalani sehingga membutuhkan waktu. Pencatatan permohonan ijin IMB dan proses pengurusan perijinan selama ini masih ditulis dalam buku besar. Sehingga pembuatan laporan pun menjadi tidak efektif dikarenakan butuh waktu yang cukup lama untuk memindahkan dan mencatat alur proses perijinan secara manual. Tujuan Sistem Informasi pelaporan pemrosesan IMB adalah untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pengolahan data proses ijin mendirikan bangunan sehingga pengolahan data dapat lebih terkontrol dan tepat sasaran. Dengan adanya Sistem ini dapat membantu para pengambil kebijaksanaan memantau pelayanan perijinan mendirikan bangunan termasuk kepala daerah agar dapat segera mengetahui posisi suatu perijinan yang sedang dalam proses sehingga dapat segera mengambil keputusan dalam masalah prosedur perijinan mendirikan bangunan.

Rincian Artikel

Cara Mengutip
[1]
Y. Sary, “SISTEM INFORMASI PELAPORAN PEMROSESAN IMB STUDI KASUS PADA DINAS TATA RUANG TATA BANGUNAN KOTA MEDAN”, JTM, vol. 4, no. 2, hlm. 53–56, Feb 2016.
Bagian
Articles
Biografi Penulis

Yoshida Sary, STMIK TIME

Program Studi Teknik Informatika

Referensi

Sommerville, I. 2003. Software Engineering (Rekayasa Perangkat Lunak ). Erlangga : Jakarta

Swastika, W. 2006. PHP 5 dan MySQL 4. Dian Rakyat : Jakarta

Richardus, E.I. 2006. E-Government. Penerbit Andi : Yogyakarta.

Syafii, M. 2004. Membangun Aplikasi berbasis PHP dan MySql. Penerbit ANDI : Yogyakarta

Undang-undang no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-undang no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

PP no. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan menteri pekerjaan umum nomor : 24/prt/m/2007 tentan pedoman teknis izin mendirikan bangunan gedung